 |
| Kendaraan warna hijau diduga milik DLHTK Marisa yang melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU Marisa. (Foto brantas.news) |
MARISA, Brantas.News - Skandal BBM subsidi yang diduga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Transportasi, dan Kebersihan (DLHTK) Marisa kini menyeruak ke permukaan. Dua truk sampah berpelat merah yang diduga merupakan kendaraan dinas DLHTK kedapatan mengantre dan mengisi solar subsidi di sebuah SPBU Marisa pada Rabu malam (03/11/2025).
Yang lebih memuakkan, pelat merah kendaraan itu diganti menjadi pelat hitam sebuah trik klasik untuk menyamarkan status sebagai kendaraan negara agar dapat menikmati jatah subsidi yang bukan haknya.
Modus Berulang, Bukan Kebetulan
Informasi lapangan yang dihimpun tim menyebutkan bahwa aksi ini bukan kejadian sekali lewat, melainkan diduga terjadi berulang kali dan sudah menjadi pola tetap kendaraan dinas DLHTK.
Sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan bahkan menyebutkan adanya dugaan bahwa solar bersubsidi tersebut dialirkan untuk mendukung aktivitas tambang ilegal di wilayah Pohuwato sebuah tuduhan yang jika benar, menunjukkan betapa dalam dugaan permainan gelap ini mengakar.
Aroma Penyalahgunaan Wewenang dari Pucuk Pimpinan
Jika benar bahwa arahan pemanfaatan solar subsidi untuk kendaraan dinas ini datang dari pimpinan DLHTK, maka ini bukan lagi sekadar moral hazard.
Ini adalah indikasi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi fasilitas negara, dan potensi tindak pidana terkait distribusi BBM bersubsidi.
Skandal semacam ini menghantam dua sisi sekaligus:
1. Institusi pemerintah tercoreng, dan
2. Hak masyarakat terhadap BBM subsidi dirampas demi kepentingan oknum.
Kadis DLHTK Sulit Dikonfirmasi, Diduga “Tak Tersentuh
Upaya konfirmasi kepada Kepala DLHTK Marisa dilakukan wartawan. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun pernyataan resmi.
Bahkan muncul dugaan bahwa sang Kadis bersikap tak gentar dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menjelaskan temuan mengkhawatirkan yang menyeret institusinya.
Aparat Harus Bertindak Tak Cukup Hanya Teguran
Skandal ini telah melampaui batas kelalaian biasa. Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas, penggantian identitas pelat, hingga keterkaitan dengan pasokan BBM untuk aktivitas ilegal adalah indikasi kuat bahwa ada sistem yang sedang dimainkan, bukan ulah satu-dua sopir semata.
Penegak hukum baik Polres, Kejaksaan, maupun aparat pengawas internal harus bergerak cepat:
Audit total armada DLHTK
Periksa SPBU yang melayani kendaraan dinas berpelat “palsu”
Selidiki dugaan aliran solar subsidi ke tambang ilegal.
Periksa pejabat terkait tanpa pandang bulu.
Jika dibiarkan, praktik ini hanya akan mempertegas bahwa mafia solar subsidi telah merasuki institusi pemerintah yang seharusnya melayani publik, bukan merampok hak masyarakat.
Cia