GORUT, Brantas.News — Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara di depan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin (13/10/2025) menyisakan sorotan tajam. Aktivis lokal, Andi Buna, menyesalkan sikap Ketua Komisi III DPRD Gorut, Dheninda Chaerunnisa, yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik saat massa menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyoroti dua isu utama: dugaan adanya “calo” dalam proses penerimaan PPPK di Kabupaten Gorut dan tuntutan penyesuaian upah karyawan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo.
Namun, di tengah penyampaian aspirasi, Andi mengaku kecewa terhadap gesture dan ekspresi Ketua Komisi III yang dianggap merendahkan para peserta aksi.
“Sikapnya seolah mengolok-olok orasi kami dengan mimik wajah yang tidak pantas. Itu tidak elok diperlihatkan di hadapan rakyat. Seorang wakil rakyat seharusnya mendengarkan, bukan mencemooh,” tegas Andi.
Menurutnya, perilaku semacam itu bukan hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi memancing emosi massa dan mengubah jalannya aksi damai menjadi tidak kondusif.
“Demonstrasi adalah ruang sakral bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Saat wakil rakyat bersikap meremehkan, itu sama saja melukai hati masyarakat,” ujarnya.
Andi pun mengingatkan agar para pejabat publik, khususnya anggota DPRD, terus belajar memahami nilai-nilai demokrasi dan etika komunikasi publik, agar tidak terkesan anti-kritik.
“Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya beliau terbiasa menerima kritik dan aksi protes. Adab dan etika dalam merespons aspirasi itu penting, supaya tidak mengerdilkan makna perjuangan rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Andi juga menyoroti munculnya sejumlah oknum yang bukan bagian dari massa aksi, namun ikut masuk ke barisan peserta demonstrasi saat perdebatan terjadi dengan pihak DPRD.
“Kami datang untuk berdialog dengan wakil rakyat, bukan berhadapan dengan orang-orang yang tidak jelas kapasitasnya. Kehadiran mereka justru memperkeruh suasana,” jelasnya.
Ia menilai, masuknya pihak-pihak di luar massa aksi telah mengacaukan fokus tuntutan dan menimbulkan ketegangan di lapangan.
“Aksi kami berlangsung sesuai prosedur dan pemberitahuan resmi ke Polres Gorut. Tapi justru muncul pihak-pihak yang tidak diundang, bahkan ikut berhadap-hadapan dengan kami,” kata Andi dengan nada kecewa.
Menutup pernyataannya, Andi berharap insiden seperti ini tidak kembali terjadi pada aksi-aksi rakyat berikutnya di wilayah DPRD Gorut.
“Aparat keamanan seharusnya sigap mengamankan pihak luar yang mengganggu jalannya aksi, bukan justru mengamankan massa yang sah. Ini penting agar demonstrasi tetap tertib dan kondusif,” pungkasnya.
(Red///)