MANADO, Brantas.News – Api kemarahan warga Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, kian membara. Mereka menuding Lurah Malendeng, Anwar S. Halidu, S.Pi, sebagai biang keladi terhambatnya pengurusan berkas pelebaran Sungai Sawangan–Kamangta.
Proyek strategis ini sejatinya harus segera tuntas untuk mencegah banjir musiman, namun warga mengklaim justru diperlambat di level kelurahan. Bahkan, aroma dugaan “pungutan liar” pun mencuat.
> “Berkas kami diperlambat karena lurah meminta jatah hingga 30 persen dari nilai ganti rugi. Itu jelas memberatkan warga,” ungkap salah satu warga dengan nada geram, Senin (1/9/2025).
Padahal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebut sudah mendesak agar seluruh berkas segera dipercepat. Ironisnya, justru di tingkat kelurahan proses tersendat. Warga pun mencium adanya praktik “tidak sehat” yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kegeraman warga kini di ambang ledakan. Mereka menegaskan siap menggelar aksi protes besar-besaran jika masalah ini tidak segera dibereskan.
> “Kami siap turun demo di kantor kelurahan. Kalau lurah tidak mendukung, lebih baik diganti! Bahkan kami akan lanjutkan demo sampai ke kantor wali kota,” tegas seorang warga lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Malendeng Anwar S. Halidu membantah keras tudingan warga.
> “Itu tidak benar. Saya tidak pernah meminta atau mengatur-atur berkas dengan deal-deal tertentu. Faktanya, tuduhan itu tidak ada dasar,” tegas Anwar.
Ia memaparkan, dari 62 berkas tanah warga terdampak, sebanyak 52 sudah lengkap dan siap diproses. Hanya 10 berkas yang masih tertahan karena belum dilengkapi dokumen.
> “Kalau memang ada yang menuduh, coba sebutkan siapa warganya. Yang jelas, 52 berkas sudah rampung dan bisa segera diambil BPN,” pungkasnya.
Dugaan adanya praktik pungli ini kini menjadi bola panas. Warga semakin resah, apalagi proyek Sungai Sawangan–Kamangta dinilai krusial untuk keselamatan ribuan penduduk dari ancaman banjir.
Jika pemerintah kota tak segera turun tangan, situasi di Malendeng diperkirakan akan bergulir menjadi krisis kepercayaan publik terhadap aparat kelurahan.
Cia