 |
| Pedagang di Pasar Ratatotok, Minahasa Tenggara, mulai angkat suara. Mereka mengaku keberatan dengan kebijakan retribusi dari PD Pasar Mitra yang dinilai diterapkan tanpa sosialisasi dan ruang dialog yang jelas |
MITRA, Brantas.News – Di tengah hiruk pikuk aktivitas Pasar Ratatotok, Minahasa Tenggara, terselip persoalan yang perlahan mengemuka ke permukaan. Sejumlah pedagang mulai angkat suara, menyampaikan keberatan atas kebijakan yang diterapkan oleh PD Pasar Mitra yang dinilai tidak melalui proses komunikasi yang terbuka.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, beberapa pedagang mengaku tidak pernah menerima sosialisasi resmi sebelum kebijakan retribusi diberlakukan. Informasi yang mereka peroleh justru datang secara mendadak, tanpa penjelasan rinci mengenai dasar kebijakan maupun mekanisme penerapannya.
“Kami tahu aturan itu justru saat sudah diminta patuh. Tidak pernah ada pertemuan atau penjelasan sebelumnya,” ujar salah satu pedagang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Lebih jauh, sejumlah pedagang juga menyampaikan adanya dugaan pendekatan yang dirasakan sebagai tekanan. Dalam beberapa keterangan, disebutkan adanya kekhawatiran terkait kemungkinan penggantian pedagang jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan.
Pernyataan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola pasar. Namun, kesamaan cerita dari sejumlah pedagang menunjukkan adanya pola keluhan yang relatif serupa.
Selain itu, pedagang juga menyoroti tidak adanya ruang dialog. Mereka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, meskipun kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas dan penghasilan mereka sehari-hari.
Dari sudut pandang tata kelola, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan fasilitas ekonomi rakyat. Pasar tradisional, yang seharusnya menjadi ruang hidup masyarakat kecil, dinilai perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih komunikatif.
Situasi di lapangan saat ini disebut masih terkendali, namun menyimpan potensi ketegangan. Sejumlah pedagang mengaku memilih tetap bertahan sambil menunggu kejelasan, meski dalam kondisi yang mereka nilai tidak nyaman.
“Kami tidak menolak aturan. Tapi kami berharap ada penjelasan dan dilibatkan. Jangan sampai kami merasa ditekan,” ungkap pedagang lainnya.
Hingga Berita ini disusun, upaya konfirmasi kepada Direktur Utama PD Pasar Mitra, Wanda Lontaan, melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan respons. Pertanyaan yang diajukan mencakup klarifikasi terkait dugaan tekanan, mekanisme sosialisasi kebijakan, serta langkah yang akan diambil untuk meredam potensi konflik.
Sejumlah pihak menilai, klarifikasi terbuka dari pengelola pasar menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan dapat berperan sebagai penengah agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Kasus di Pasar Ratatotok ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, sekecil apa pun, akan selalu berdampak besar bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dalamnya. Ketika komunikasi tersendat, yang muncul bukan hanya kebingungan tetapi juga rasa ketidakadilan.
Red//Cia